FGD Kurikulum Tadris Kimia: Langkah Baru Pendidikan Berkualitas

BANJARMASIN – Program Studi (Prodi) Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Antasari Banjarmasin sukses menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kurikulum pada Senin, 10 Agustus 2026. Bertempat di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menyempurnakan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang terintegrasi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta implementasi hak belajar di luar program studi.

Kegiatan FGD ini dimulai sejak pukul 09.00 WITA dan dibuka secara resmi oleh pimpinan Fakultas. Pertemuan strategis tersebut menghasilkan berbagai masukan krusial terkait keterukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mekanisme asesmen, integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), penguatan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), hingga pengembangan keunggulan lokal berbasis etnokimia.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Tadris Kimia, Hj. Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dekan FTK, Dr. H. Hamdan, M.Pd., beserta jajaran, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Antasari Banjarmasin, para dosen, serta mahasiswa yang berpartisipasi aktif.

“Kurikulum yang kuat tidak dapat dibangun sendiri oleh internal program studi. Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak agar kurikulum yang dirancang selalu relevan, terukur, serta memiliki identitas khas yang membedakan Tadris Kimia UIN Antasari Banjarmasin dengan perguruan tinggi lainnya,” ujar Hj. Khairiatul Muna.

Turut hadir sebagai narasumber utama, Dr. Ridha Darmawati selaku Ketua dan Jamal Syarif, M.Ag. selaku Koordinator Pusat Manajemen Kurikulum dan Integrasi Ilmu LPM UIN Antasari Banjarmasin. Dalam paparannya, kedua narasumber menekankan pentingnya menyelaraskan kurikulum OBE dengan visi-misi prodi. Poin-poin penekanan mencakup implementasi etnokimia yang terukur, pengintegrasian TPACK secara merata di seluruh mata kuliah, pemenuhan hak belajar di luar prodi (MBKM), hingga penyesuaian struktur kurikulum dengan tuntutan SKKNI dan kebutuhan dunia kerja modern.